Rekomendasi Komnas HAM Angin Lalu?

Posted: Desember 10, 2010 in Kumpulan Artikel Berita Nasional

Sesuai dengan perundang-undangan, Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berhak mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus pelanggaran HAM. Rekomendasi tersebut sepatutnya ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. Namun, rupanya, rekomendasi Komnas HAM selama ini hanya dianggap angin lalu.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengungkapkan, dari sekitar 1.000 rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM selama 2010, hanya kurang dari setengahnya yang direspons pihak terkait.

“Secara garis besar ada 2.500 kasus kami terima. Mungkin sekitar 1.000-an yang kami keluarkan, paling yang dapat respons sekitar 500, bahkan mungkin tidak sampai,” katanya dalam jumpa pers Catatan Komnas HAM terhadap Situasi HAM Tahun 2010, Jakarta, Jumat (10/12/2010).

Padahal, rekomendasi Komnas HAM tersebut bukan sekadar saran. Rekomendasi Komnas HAM merupakan amanat undang-undang yang harus ditindaklanjuti demi penegakan HAM. Pemerintah dinilai melanggar UU jika turut mengabaikan rekomendasi Komnas HAM tersebut.

“Ada beberapa rekomendasi yang bisa menimbulkan konflik jika tidak segera diselesaikan,” kata Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma, dalam kesempatan yang sama.

Salah satu rekomendasi Komnas HAM yang diabaikan pemerintah adalah 18 butir pelanggaran HAM yang terjadi pada korban lumpur Lapindo Brantas.

“Pelanggaran hak atas perumahan, hak pendidikan, hak anak, hak atas kesehatan, hak perempuan, hak pekerja; ada 18 hak yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum, tapi tetap harus dipenuhi pemerintah,” ungkap Syafruddin.

Rekomendasi lainnya seperti rekomendasi penyelesaian konflik perebutan tanah TNI di sejumlah daerah atau rekomendasi enam pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Talang Sari, Kasus Orang Hilang 1997/1998, Kerusuhan Mei 1998, kasus Trisakti, serta kasus Semanggi I dan Semanggi II.

Ada pula rekomendasi Komnas HAM yang baru-baru ini dikeluarkan terkait kerusuhan Koja, Tanjung Priok. Dalam rekomendasi tersebut dikatakan bahwa Gubernur DKI Fauzi Bowo telah melanggar HAM.

“Dari jumlah kasus yang masuk, tidak semua berujung pada lahirnya rekomendasi. Dilihat dulu relevan atau tidak,” ujar Ifdhal.

Hanya, rekomendasi-rekomendasi tersebut seperti halnya rekomendasi enam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2010. Hal itu seolah hanya tersimpan rapat-rapat di laci Kejaksaan Agung, tanpa tindak lanjut yang jelas.

“Ini menunjukkan sangat rendahnya kemauan pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi Komnas HAM,” kata Ifdhal.


Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s